TIRUCHY: Perusahaan mengadakan rapat dewan pada hari Jumat dan membahas langkah-langkah yang diambil menjelang musim hujan. Sebelumnya, korporasi menggelar sidang darurat dan mengajukan revisi pajak properti yang diputuskan pemerintah negara bagian. Anggota dewan menyatakan keprihatinannya pada pertemuan tersebut mengenai kondisi jalan internal dan Walikota Mu Anbalagan meyakinkan mereka untuk mengambil tindakan cepat.
“Jika pekerjaan drainase bawah tanah belum dimulai di jalan dalam atau jalan utama, maka baru akan dimulai setelah musim hujan. Untuk saat ini, kontraktor telah diminta untuk menyelesaikan pekerjaan di jalan yang pekerjaan drainase bawah tanahnya telah selesai.” kata Anbalagan. Seorang pejabat mengatakan, “Kami fokus untuk menutup jalan sebelum musim hujan.
Namun jika tim drainase bawah tanah mulai mengerjakan lebih banyak jalan sekarang, akan sulit menyelesaikan penyelesaian sebelum hujan turun. Jadi kami fokus menyelesaikan pekerjaan yang sedang berjalan.” Anggota dewan juga mengangkat isu-isu sipil seperti membuang sampah sembarangan di tempat umum, ancaman hewan liar, ancaman nyamuk dan pasokan air minum. Anbalagan mengarahkan para pejabat untuk menyelidiki masalah tersebut.
Ia juga mengumumkan rencana perseroan membangun halte bus di lahan seluas satu hektar dekat kantor zona Srirangam. Karena Srirangam adalah tujuan ziarah utama, beberapa anggota dewan mengakui bahwa langkah ini akan sangat membantu masyarakat. Anggota dewan lingkungan 2 V Jawahar menyarankan agar pihak perusahaan mempertimbangkan untuk membangunnya di atas lahan milik Departemen Agama dan Amal Hindu.
“Yatri Nivas di Srirangam dibangun oleh HR&CE di atas lahan seluas lima hektar yang diberikan oleh korporasi. Kami belum menerima lahan alternatif sebagai kompensasi. Selain itu, tidak ada toilet umum di dalam kuil Srirangam. Kami harus mengambil alih dengan HR&CE juga dibahas,” kata Jawahar. Anbalagan mengatakan perusahaan akan membicarakan masalah ini dengan departemen HR&CE.
Perusahaan juga memberi tahu dewan bahwa pemerintah telah memberikan sanksi sebesar Rs 36 crore untuk rekonstruksi jembatan kereta api berusia 156 tahun di kota tersebut dan bahwa pihak kereta api harus menyumbang sekitar `36 crore. Korporasi juga telah memutuskan untuk membeli kendaraan pengumpul sampah tambahan bertenaga baterai.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp
TIRUCHY: Perusahaan mengadakan rapat dewan pada hari Jumat dan membahas langkah-langkah yang diambil menjelang musim hujan. Sebelumnya, korporasi menggelar sidang darurat dan mengajukan revisi pajak properti yang diputuskan pemerintah negara bagian. Anggota dewan menyatakan keprihatinannya pada pertemuan tersebut mengenai kondisi jalan internal dan Walikota Mu Anbalagan meyakinkan mereka untuk mengambil tindakan cepat. “Jika pekerjaan drainase bawah tanah belum dimulai di jalan dalam atau jalan utama, maka baru akan dimulai setelah musim hujan. Untuk saat ini, kontraktor telah diminta untuk menyelesaikan pekerjaan di jalan yang pekerjaan drainase bawah tanahnya telah selesai.” kata Anbalagan. Seorang pejabat mengatakan, “Kami fokus pada penutupan jalan sebelum musim hujan. Namun jika tim drainase bawah tanah mulai mengerjakan lebih banyak jalan sekarang, akan sulit menyelesaikan penutupan sebelum musim hujan. Jadi, kami fokus untuk menyelesaikannya. pekerjaan finishing sedang berlangsung.” Anggota dewan juga mengangkat isu-isu sipil seperti membuang sampah sembarangan di tempat umum, ancaman hewan liar, ancaman nyamuk dan pasokan air minum. Anbalagan menginstruksikan pejabat untuk membuka issue.googletag.cmd.push(function() googletag.display(‘div-gpt-ad-8052921-2’); ); Ia juga mengumumkan rencana perseroan membangun halte bus di lahan seluas satu hektar dekat kantor zona Srirangam. Karena Srirangam adalah tujuan ziarah utama, beberapa anggota dewan mengakui bahwa langkah ini akan sangat membantu masyarakat. Anggota dewan lingkungan 2 V Jawahar menyarankan agar pihak perusahaan mempertimbangkan untuk membangunnya di atas lahan milik Departemen Agama dan Amal Hindu. “Yatri Nivas di Srirangam dibangun oleh HR&CE di atas lahan seluas lima hektar yang diberikan oleh korporasi. Kami belum menerima lahan alternatif sebagai kompensasi. Selain itu, tidak ada toilet umum di dalam kuil Srirangam. Kami harus mengambil alih dengan HR&CE juga dibahas,” kata Jawahar. Anbalagan mengatakan perusahaan akan membicarakan masalah ini dengan departemen HR&CE. Perusahaan juga memberi tahu dewan bahwa pemerintah telah memberikan sanksi Rs 36 crore untuk rekonstruksi jembatan kereta api berusia 156 tahun di kota dan kereta api harus menyumbang sekitar `36 crore. Korporasi juga telah memutuskan untuk membeli kendaraan pengumpul sampah bertenaga baterai tambahan. Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp