MADURAI: Bangku Madurai di pengadilan tinggi Madras pada hari Selasa mencabut penangguhan sementara yang disahkan oleh hakim tunggal pengadilan minggu lalu dalam petisi yang diajukan oleh dokter non-layanan yang menantang prospektus yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian yang dikeluarkan untuk penerimaan medis PG ini tahun, menggugat dan mengklaim bahwa manfaat reservasi yang diberikan kepada dokter yang melayani akan memengaruhi kandidat yang tidak bekerja di pemerintahan.
Prospektus, yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Kedokteran pada 19 Agustus, memberikan reservasi 50% untuk calon in-service dalam penerimaan medis PG dan mengizinkan calon in-service untuk bersaing di sisa 50% juga. Karena tanggal terakhir pengajuan aplikasi adalah 29 Agustus, hakim tunggal memerintahkan penundaan sementara pada 25 Agustus dan menunda kasus tersebut hingga Selasa. Merasa dirugikan oleh hal yang sama, pemerintah negara bagian mengajukan banding.
Sebuah bangku yang terdiri dari Hakim SS Sundar dan S Srimathy mengamati bahwa permohonan serupa diajukan ke kantor pusat di Madras tahun lalu dan hal yang sama ditolak oleh pengadilan. Memperhatikan bahwa banding yang diajukan terhadap pemecatan juga diajukan oleh pengadilan dan menjunjung tinggi putusan pemecatan, hakim tetap pada putusan hakim tunggal.
MADURAI: Bangku Madurai di pengadilan tinggi Madras pada hari Selasa mencabut penangguhan sementara yang disahkan oleh hakim tunggal pengadilan minggu lalu dalam petisi yang diajukan oleh dokter non-layanan yang menantang prospektus yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian yang dikeluarkan untuk penerimaan medis PG ini tahun, menggugat dan mengklaim bahwa manfaat reservasi yang diberikan kepada dokter yang melayani akan memengaruhi kandidat yang tidak bekerja di pemerintahan. Prospektus, yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Kedokteran pada 19 Agustus, memberikan reservasi 50% untuk calon in-service dalam penerimaan medis PG dan mengizinkan calon in-service untuk bersaing di sisa 50% juga. Karena tanggal terakhir pengajuan aplikasi adalah 29 Agustus, hakim tunggal memerintahkan penundaan sementara pada 25 Agustus dan menunda kasus tersebut hingga Selasa. Merasa dirugikan oleh hal yang sama, pemerintah negara bagian mengajukan banding. Sebuah bangku yang terdiri dari Hakim SS Sundar dan S Srimathy mengamati bahwa permohonan serupa diajukan ke kantor pusat di Madras tahun lalu dan hal yang sama ditolak oleh pengadilan. Memperhatikan bahwa banding yang diajukan terhadap pemecatan juga dibatalkan oleh pengadilan, dan dengan menjunjung tinggi perintah pemecatan, hakim mengesampingkan perintah hakim tunggal.googletag.cmd.push(function() googletag.display(‘div-gpt- ad-8052921 -2’); );