Layanan Berita Ekspres
CHENNAI: Pengadilan Tinggi Madras pada hari Senin mengarahkan pemerintah TN untuk mengikuti perintah Mahkamah Agung dan menunjuk argaka sesuai praktik Agama. Pemerintahan DMK, sejak kembali berkuasa tahun lalu, telah menunjuk argaka dari semua kasta di kuil-kuil yang dikelola oleh departemen Wakaf Agama dan Amal Hindu (HR&CE).
Advokat Jenderal (AG) R Shunmugasundaram berpendapat bahwa Mahkamah Agung telah menguatkan pengangkatan archaka non-keturunan tanpa melihat kasta atau keyakinan, dalam kasus Seshammal dan lain-lain v pemerintahan TN tahun 1972, yang merupakan amandemen yang menantang apa yang diperkenalkan pada Agama. UU Institusi.
Juga pada tahun 2015, Mahkamah Agung menguatkan penunjukan archaka non-keturunan yang sesuai dengan praktik Agama di kuil, katanya, seraya menambahkan bahwa penunjukan dilakukan oleh otoritas yang kompeten – wali atau ‘orang yang cocok’.
‘Temukan Agama Kuil Sebelum Janji Temu’
Setelah pengajuan ini, hakim pertama Ketua Hakim Munishwar Nath Bhandari dan Hakim N Mala membatalkan serangkaian petisi yang menentang iklan yang dikeluarkan pada bulan Juli untuk menunjuk archaka di kuil HR & CE dan memerintahkan agar perintah pengadilan tertinggi dipatuhi dengan ketat selama pengangkatan.
HC mengarahkan departemen HRHR&CE untuk mencari tahu agama mana yang dianut di kuil tertentu, dan menunjuk archaka yang sesuai. Hakim juga mengatakan kepada para pemohon untuk mengajukan petisi individual ke pengadilan jika mereka merasa dirugikan dengan penunjukan tertentu. Para pemohon termasuk Adi Saiva Sivacharyargal Seva Sangam Seluruh India. Sementara itu, Majelis Hakim menunda sejumlah permohonan yang menggugat UU terkait pengangkatan archaka.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp
CHENNAI: Pengadilan Tinggi Madras pada hari Senin mengarahkan pemerintah TN untuk mengikuti perintah Mahkamah Agung dan menunjuk argaka sesuai praktik Agama. Pemerintahan DMK, sejak kembali berkuasa tahun lalu, telah menunjuk argaka dari semua kasta di kuil-kuil yang dikelola oleh departemen Wakaf Agama dan Amal Hindu (HR&CE). Advokat Jenderal (AG) R Shunmugasundaram berpendapat bahwa Mahkamah Agung telah menguatkan pengangkatan archaka non-keturunan tanpa melihat kasta atau keyakinan, dalam kasus Seshammal dan lain-lain v pemerintahan TN tahun 1972, yang merupakan amandemen yang menantang apa yang diperkenalkan pada Agama. UU Institusi. Juga pada tahun 2015, Mahkamah Agung menguatkan penunjukan archaka non-keturunan yang sesuai dengan praktik Agama di kuil, katanya, seraya menambahkan bahwa penunjukan dilakukan oleh otoritas yang berwenang – wali atau ‘orang yang cocok’.googletag.cmd.push( function( ) googletag.display(‘div-gpt-ad-8052921-2’); ); ‘Temukan Agama kuil sebelum penunjukan’ Setelah pengajuan ini, hakim pertama Ketua Hakim Munishwar Nath Bhandari dan Hakim N Mala membuang sejumlah petisi yang menentang iklan yang dikeluarkan pada bulan Juli untuk menunjuk archaka di kuil HR & CE dan memerintahkan agar perintah mahkamah agung harus tegas dalam menetapkan janji. HC mengarahkan departemen HRHR&CE untuk mencari tahu agama mana yang dianut di kuil tertentu, dan menunjuk archaka yang sesuai. Hakim juga mengatakan kepada para pemohon untuk mengajukan petisi individual ke pengadilan jika mereka merasa dirugikan atas penunjukan tertentu. Para pemohon termasuk Adi Saiva Sivacharyargal Seva Sangam Seluruh India. Sementara itu, Majelis Hakim menunda sejumlah permohonan yang menggugat UU terkait pengangkatan archaka. Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp