MADURAI: Majelis hakim pengadilan tinggi Madras pada hari Kamis meminta laporan dari Kolektor Kanniyakumari dalam Litigasi Kepentingan Umum (PIL) yang diajukan untuk memastikan upah minimum bagi pekerja sanitasi di 51 panchayat desa di distrik Kanniyakumari.
Penggugat, Brusho Kingsley Solomon Dhas, menuduh bahwa meskipun upah minimum untuk pekerja sanitasi ditetapkan sebesar `615 per hari, pekerja sanitasi yang dipekerjakan oleh panchayat desa Kanniyakumari melalui kontraktor swasta bahkan tidak dibayar sebesar jumlah tersebut. sebagian darinya dikurangkan dari ESI dan EPF. Beberapa kontraktor juga tidak memberikan peralatan keselamatan kepada pekerja karena petugas memaksa kontraktor untuk menanggung biayanya, ujarnya.
Majelis hakim yang terdiri dari Hakim PN Prakash dan R Hemalatha sebelumnya telah meminta kehadiran Wakil Komisioner Tenaga Kerja Madurai untuk membantu pengadilan dalam masalah ini. Ketika kasus ini disidangkan kembali pada hari Kamis, Komisaris Gabungan Perburuhan hadir di hadapan pengadilan menggantikan DC dan menjawab pertanyaan para hakim. Hakim kemudian memerintahkan kolektor Kanniyakumari untuk menyampaikan laporan tentang masalah tersebut dan menunda kasusnya selama dua minggu.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp
MADURAI: Majelis hakim pengadilan tinggi Madras pada hari Kamis meminta laporan dari Kolektor Kanniyakumari dalam Litigasi Kepentingan Umum (PIL) yang diajukan untuk memastikan upah minimum bagi pekerja sanitasi di 51 panchayat desa di distrik Kanniyakumari. Penggugat, Brusho Kingsley Solomon Dhas, menuduh bahwa meskipun upah minimum untuk pekerja sanitasi ditetapkan sebesar `615 per hari, pekerja sanitasi yang dipekerjakan oleh panchayat desa Kanniyakumari melalui kontraktor swasta bahkan tidak dibayar sebesar jumlah tersebut. sebagian darinya dikurangkan dari ESI dan EPF. Beberapa kontraktor juga tidak memberikan peralatan keselamatan kepada pekerja karena petugas memaksa kontraktor untuk menanggung biayanya, ujarnya. Majelis hakim yang terdiri dari Hakim PN Prakash dan R Hemalatha sebelumnya telah meminta kehadiran Wakil Komisioner Tenaga Kerja Madurai untuk membantu pengadilan dalam masalah ini. Ketika kasus ini disidangkan kembali pada hari Kamis, Komisaris Gabungan Perburuhan hadir di hadapan pengadilan menggantikan DC dan menjawab pertanyaan para hakim. Hakim kemudian memerintahkan kolektor Kanniyakumari untuk menyampaikan laporan tentang masalah tersebut dan menunda kasusnya selama dua minggu. Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp