THOOTHUKUDI: Menjelang Hari Hak Konsumen Sedunia pada hari Rabu, para aktivis mendesak pemerintah negara bagian untuk mengisi kekosongan di Komisi Penyelesaian Sengketa Konsumen Distrik Thoothukudi, yang tidak memiliki jumlah anggota yang cukup untuk mendengarkan kasus-kasus yang tertunda. Panel harus terdiri dari seorang presiden dan dua anggota. Namun, jabatan anggota yang dialokasikan untuk calon perempuan masih kosong dan anggota lainnya telah ditugaskan ke Komisi Tirunelveli karena ada lowongan di sana.
Setelah masa penantian yang panjang, pada bulan Maret 2022, pemerintah negara bagian menunjuk seorang pensiunan hakim sebagai presiden dan dua anggota komisi penyelesaian sengketa konsumen di distrik Thoothukudi. Namun, anggota perempuan tersebut mengundurkan diri dan jabatan tersebut kosong sejak saat itu.
Sumber mengatakan meskipun lebih dari 500 kasus pengaduan konsumen menunggu keputusan di distrik Thoothukudi pada Januari 2023, komisi tersebut hanya berfungsi dua hari dalam seminggu. Satu-satunya anggota ditugaskan ke Komisi Tirunelveli selama tiga hari seminggu. Perlu dicatat bahwa Tirunelveli mempunyai banyak kasus berdasarkan hukum konsumen dengan setidaknya 1.500 kasus sedang menunggu keputusan.
Sekretaris Kehormatan Pusat Penelitian dan Advokasi Pendidikan Konsumen Pemberdayaan India A Sankar, yang juga mantan anggota Forum Penyelesaian Konsumen Thoothukudi, mengatakan kepada TNIE bahwa Undang-Undang Perlindungan Hak Konsumen, 2019, merupakan yurisdiksi moneter dari komisi distrik untuk menyelidikinya. ditingkatkan. kasus yang menuntut kompensasi hingga `50 lakh (sebelumnya `10 lakh). Banyak kasus yang berkaitan dengan nilai kompensasi yang tinggi ditangani di tingkat kabupaten sehingga memerlukan fungsi komisi sehari-hari. Kasus pengaduan konsumen harus diselesaikan dalam waktu 90 hari, katanya.
Kuorum mengamanatkan kehadiran presiden dan setidaknya satu anggota untuk mendengarkan kasus tersebut. “Dengan hanya satu anggota yang diutus ke distrik tetangga selama hampir tiga hari dalam seminggu, fungsi panel tersebut lumpuh. Keadilan menjadi tertunda bagi para pelapor dan korban,” kata R Sundararaj, seorang aktivis hak-hak konsumen. , dikatakan.
Sumber mengatakan jabatan anggota komisi distrik di Chengalpattu, Karur, Nagercoil, Salem, Nilgiris dan Tirunelveli kosong. Ketika ditanya, seorang pejabat tinggi mengatakan pemilihan anggota telah selesai. Namun, penunjukan itu ditunda karena ada kasus yang menunggu keputusan di Majelis Madurai Pengadilan Tinggi Madras, katanya.